Kamis, 10 Mei 2018

Hubungan Agama dan Negara Menurut Islam

Tentang hubungan agama dan negara dalam islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya termasuk masalah negara oleh karena itu agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya. Aliran kedua mengatakan bahwa islam tidak ada hubungannya dengan negara karena islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan menurut aliran ini Nabi Muhammad tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa islam tidak mencakup segala-galanya  tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara.

Sementara itu “Hussein Mohammad” menyebutkan bahwa dalam islam ada dua model hubungan agama dan negara, yaitu:
  1. Hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas dimana agama merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu.
  2. Hubungan simbiosis mutualistik bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan moral dalam negara.
Menurut Ibnu taimiyah (Tokoh Sunni Salafi) berpendapat bahwa agama dan negara benar benar berkelindahan tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama berada dalam bahaya sementara itu tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.

Selanjutnya menurut al-Ghazali dalam bukunya “Aliqtishad fi Ali’tiqat”  mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua anak kembar, agama adalah dasar dan penguasa/kekuasaaan, negara adalah penjaga segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur dan sesuatu yang tidak memeiliki penjaga akan sia-sia.

Mengingat kompleksitas politis dan historis negara bangsa Indonesia sejauh menyangkut kehidupan agama dan umat beragama dan juga political and social repercussions yang biasa muncul pada masa sekarang ini dalam masa masa transisi mendatang maka jelas masih sangat sulit mencari format yang tepat dan accep table bagi banyak pihak dalam “reposisi” hubungan agama dan negara.

Akan tetapi satu hal sangat jelas bahwa akan sulit dibayangkan jika reposisi itu dimaksudkan untuk menyisihkan begitu saja peran pemerintah dalam mengatur kehidupan warga negara termasuk dalam kehidupan beragama, khususnya dalam aspek administrasi keagamaan bukan aspek teologis masing masing agama dan akan lebih sulit lagi jika reposisi itu dimaksudkan untuk memisahkan agama dan negara melalui pemisahan kedap air (Waterlight separation) dengan kata lain mengubah Indonesia menjadi negara sekuler setidaknya sebagian besar umat islam belum siap untuk menerima  perubahan itu.[7]

Islam, menurut pandangan mayoritas ulama Muslim bukan hanya agama, tapi juga kebudayaan. Sebagai tata kebudayaan ia membentuk masyarakat, pemerintahan, perundang-undangan, dan lembaga-lembaga yang ada, terutama pembentukan negara dengan rakyat dan wilayahnya. Dengan kata lain, islam itu meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti sistem politik, ekonomi, etika dan kemasyarakatan. Kalau ia hanya tata agama, ia tidak akan membentuk masyarakat dan negara seperti yang ada di Madinah.

Fakta tersebut tidak saja menjadi keyakinan sebagian besar ulama Islam, tetapi juga diakui oleh banyak orang Barat dan kaum orientalis, sebagaimana diutarakan oleh Dhia’ al-Din Rais, yang diantara mereka adalah:
  1. Dr. Firt Grald berpendapat, bahwa Islam bukan sekedar agama, melainkan juga sebuah tatanan politikyang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
  2. Dr. C. A. Nollino berpendapat, bahwa pada saat yang sama Muhammad sekaligus memberikan agama dan negara, sedangkan peraturan-peraturan negaranya selalu tepat sepanjang hidupnya.
  3. Dr. Schatt berkata, islam lebih sekedar agama, ia juga menjabarkan hukum dan politik.
  4. Dr. Thomas Arnold berkata, Nabi SAW., seorang kepala agama dan kepala negara,
Dari paparan di atas, terlihat jelas bahwa integritas masyarakat islam (umat) yang didirikan dan dibina oleh Nabi SAW., menampakkan keterikatan antara negara dan agama. Argumen ini, dikuatkan lagi oleh penuturan Nurcholish Madjid sebagai dikutip oleh Musdah Mulia, bahwa salah satu karakteristik agama islam pada masa-masa awal penampilannya ialah kejayaan dibidang politik. Kenyataan itu menjadi dasar bagi adanya pandangan yang merata di kalangan para ahli dan awam., baik muslim maupun non muslim, seperti telah diuraikan dahulu, bahwa islam adalah agama yang terkait erat dengan persoalan kenegaraan. Bahkan disinyalir sesudah kaum muslimin berkenalan dengan Aryanisme Persia muncul ungkapan bahwa “islam adalah agama dan negara” (al-Islam Din wa dawlah) yang mengindikasikanpertautan antara agama dan negara.[8]

Hubungan islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga (3) pandangan: Integralistik, Simbiotik, dan Sekularistik.

Oleh : R Bunga Salsabila
*Merupakan salah satu dari kontributor di Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah yang turut membantu dalam penerbitan dan peng-entri-an artikel, berita dan catatan dalam bentuk media digital.*

Tidak ada komentar:
Write komentar